Pemerintah pusat juga berencana membangun pangkalan Militer Laut,
Udara, dan pangkalan Batalyon di Temajuk. Menyikapi hal tersebut, Bupati
Sambas Juliarti Djuhardi Alwi menyatakan, siap membebaskan lahan untuk
pembangunan pangkalan militer di Temajuk.
Menurut dia, Pemkab Sambas akan menyiapkan lahan untuk pembangunan
pangkalan militer guna mengawasi wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia
di Temajuk.
“Apalagi sudah tiga kali permasalahan perbatasan di Temajuk
mencuat, seperti kasus Gosong Niger, Camar Bulan dan sekarang
pembangunan mercusuar oleh Malaysia di wilayah kita,” kata dia, Minggu 1
Juni 2014.
Juliarti mengatakan, potensi masalah dengan Malaysia seperti yang
terjadi di Tanjung Datuk tidak menutup kemungkinan membesar. Sebab, saat
ini polemiknya masih diselesaikan.
Untuk pengawasan kawasan perbatasan ini, lanjut Juliarti, Pemkab
Sambas akan mendukung dibangunnya pangkalan militer di Temajuk. “Karena
potensinya akan semakin besar jika kita tidak melakukan pengawasan
secara ketat," tuturnya.
Ia mengaku, memang saat ini proses pembangunan pancang rambu suar
telah dihentikan pihak Malaysia. Akan tetapi, keberadaan pancang
tersebut cukup meresahkan nelayan setempat yang akan melaut, mengingat
selamat ini baik-baik saja.
"Dari laporan yang diterima, nelayan kita khawatir melaut. Apalagi
dikawasan pancang suar, jika dibiarkan, tentunya akan berpengaruh
terhadap penghasilan nelayan,” jelasnya.
TNI AL tempatkan kapal perang
Saat ini, kata dia TNI AL telah menempatkan dua kapal perang di
Tanjung Datuk untuk mengawasi perbatasan Indonesia di Tanjung Datuk.
Permasalahan tersebut sudah di bahas bersama antara
Indonesia-Malaysia di Kemenlu, pada Rabu 28 Mei 2014 lalu di Jakarta.
Kata dia, dalam pertemuan tersebut diupayakan penyelesaian perbatasan.
“Hanya saja kita masih belum mengetahui apakah pancang mercusuar
yang telah terbangun nantinya akan dirobohkan. Karena dari informasi
yang diterima, saat ini pancang mercusuar sudah dicat warna merah
putih,” ungkap Juliarti.
Menurut dia, jika tidak dirobohkan, khawatir 50 tahun mendatang
pancang suar itu akan diakui masyarakat sebagai batas negara. “Jadi ini
masih diselesaikan, "jelasnya.
Pihaknya meminta pemerintah pusat serius membenahi pembangunan di
wilayah perbatasan. Sebab,permasalahan tersebut bukan kejadian pertama.
Dikhawatirkan kejadian seperti ini akan kembali terulang apabila
lengah.
"Dari tiga kejadian, memang Malaysia melihat kelengahan
kita.Sampai-sampai sudah berdiri pancang suar baru kita mengetahuinya.
Ini harus menjadi perhatian kita bersama, dan Pemkab Sambas terus
berupaya membangun pendidikan, kesehatan dan SDM masyarakat perbatasan,”
demikian ia menegaskan.
Selain itu juga, ia berharap, tower yang dibangun segera
difungsikan. Tujuannya tiada lain adalah agar masyarakat perbatasan bisa
berkomunikasi langsung apabila ada permasalahan di perbatasan.
"Telekomunikasi ini sangat penting. Harus disegerakan,” katanya.
Warga perbatasan perlu komunikasi, ia melanjut termasuk petugas
yang ditempatkan di Temajuk. ”Saat ini mereka tidak bisa komunikasi
ADMIN DARI INFO-KEPRAJURITAN.
0 komentar:
Post a Comment